Kamis, 19 Oktober 2017 | 14.11 WIB
KiniNEWS>Dunia>Politik>Menyusul Inggris juga tolak rencana referendum Kurdi Irak

Menyusul Inggris juga tolak rencana referendum Kurdi Irak

Reporter : Riki AB. | Minggu, 17 September 2017 - 12:01 WIB

IMG-4719

Pendukung Kurdi Irak (KRG) memasang spanduk referendum kemerdekaan Kurdi dari Irak yang akan digelar pada 25 September ini. Foto/REUTERS/Azad Lashkari.

Ankara, kini.co.id – Setelah pemerintah Irak, Turki, AS, Iran, Rusia, Suriah yang menolak rencana referendum Pemerintah Daerah Kurdi Irak (KRG) pada 25 September mendatang.

Sejumlah negara barat yang memiliki kepentingan atas negeri seribu satu malam lainnya juga menolak referendum, kali ini dari pihak Inggris.

Kementrian luar negeri Inggris menyatakan menolak aspirasi pemisahan Kurdi Irak berpisah dari Bagdhdad. Karena dengan referendum yang disuarakan Masoud Barzani, Presiden wilayah Irak Kurdi itu dikhawatirkan akan mempertaruhkan stabilitas wilayah itu.

“Inggris tidak mendukung aspirasi KRG untuk menggelar referendum pada 25 September mendatang,” seperti dilansir Talarabiyah, Sabtu (16/9).

Menurut pihak Inggris referendum berisiko menimbulkan ketegangan baru terutama dalam menghadapi perang melawan Daes atau Islamic State (IS) yang menguasai sebagian wilayah Irak.

Masih kata pihak Kemenlu Inggris, justru mendesak agar Masoud Barzani melakukan perundingan baru antara pihak Erbil dengan Baghdad.

Presiden Wilayah Kurdi Irak, Massoud Barzani pada Kamis (14/9) lalu menyebut akan mempertimbangkan tawaran daan saran dari sejumlah negara itu untuk melakukan referendum pada 25 September nanti.

Berbeda dengan Israel, yang menyatakan dukungannya kepada Kurdi Irak untuk merdeka secara mutlak dari Baghdad. Hal itu disampaikan pihak Telaviv melalui Menteri Kehakiman Ayelet Shaked pada konferensi kontra terorisme baru-baru ini.

“Israel dan negara-negara Barat memiliki kepentingan besar dalam pembentukan negara Kurdistan,” kata Shaked, dalam naskah sambutannya, tanpa menjelaskan kepentingan besar yang dimaksud.

”Saya pikir sudah waktunya bagi AS untuk mendukung prosesnya,” lanjut Shaked, seperti dikutip dari Haaretz, Selasa (12/9).

Pemerintah AS, bersama dengan Rusia, Turki, Iran, Irak dan Suriah, menentang referendum kemerdekaan Kurdi. Alasannya, bisa menimbulkan keguncangan baru di wilayah Timur Tengah.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Dunia Terkini Lainnya
2 TKI Terhukum Mati Diselamatkan Negara
Global - Sabtu, 14 Oktober 2017 - 14:37 WIB

2 TKI Terhukum Mati Diselamatkan Negara

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah Indonesia telah berhasil membebaskan 1 WNI dari hukuman mati di ...
Protes Soal Rudal, Malaysia Stop Impor Barang dari Korut
Global - Sabtu, 14 Oktober 2017 - 09:53 WIB

Protes Soal Rudal, Malaysia Stop Impor Barang dari Korut

Setelah melarang warganya pergi ke Korea Utara, kini Malaysia mengambil langkah tegas dengan menghentikan semua impor barang dari Korut.Hal ini ...
Pesawat Tempur AS Terbang ke Semenanjung Korea
Global - Rabu, 11 Oktober 2017 - 13:01 WIB

Pesawat Tempur AS Terbang ke Semenanjung Korea

Setelah mengecam Korea Utara terkait percobaan rudal balistiknya, kini AS mulai menerbangkan 2 pesawat tempurnya di Semenanjung Korea.Pesawat bomber B-1B ...
Cuek dengan Sanksi PBB, Korut Bangga dengan Pembangunan Nuklir
Global - Senin, 9 Oktober 2017 - 09:42 WIB

Cuek dengan Sanksi PBB, Korut Bangga dengan Pembangunan Nuklir

Meski dihujat dunia dan diberikan sanksi ketat oleh PBB, Kim Jong Un tampaknya samasekali tak terpengaruh.Alih-alih meredakan aksi uji coba ...
Inggris Buru Anak Osama Bin Laden Dalam Keadaan Hidup Atau Mati
Global - Senin, 2 Oktober 2017 - 13:15 WIB

Inggris Buru Anak Osama Bin Laden Dalam Keadaan Hidup Atau Mati

Hamza Bin Laden, adalah anak bungsu dari Osama Bin Laden pemimpin teroris Al Qaeda yang kini diburu oleh pasukan khusus ...
PBB bantah terima petisi referendum Papua Barat
- Sabtu, 30 September 2017 - 12:53 WIB

PBB bantah terima petisi referendum Papua Barat

Komite Dekolonisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menolak laporan petisi rahasia yang menuntut referendum bebas untuk kemerdekaan di Papua Barat.Ketua Komite, Rafael ...