Kamis, 19 April 2018 | 16.20 WIB
KiniNEWS>Dunia>Peristiwa>Myanmar Hambat Bantuan PBB untuk Warga Sipil

Myanmar Hambat Bantuan PBB untuk Warga Sipil

Reporter : Riki AB. | Senin, 4 September 2017 - 13:54 WIB

IMG-4678

Aksi solidaritas untuk Rohingya Forum Ulama dan Tokoh Jawa Barat di depan Gedung Sate, Bandung. KiniNews/Djanuar.

MYANMAR, kini.co.id – Myanmar menghambat masuknya seluruh badan bantuan PBB untuk mendistribusikan kebutuhan pokok seperti bahan makanan, air bersih dan obat-obatan kepada warga sipil yang putus asa di tengah-tengah kampanye militer berdarah di Myanmar.

Dilansir melalui Guardian Senin (4/9), bantuan dari PBB tersebut tertahan di sebelah utara Negara Bagian Rakhine setelah kelompok militan menyerang Pasukan Pemerintah pada 25 Agustus, pasukan tentara kemudian menanggapi penyerangan tersebut dengan serangan balasan yang memakan korban ratusan orang.

Kantor Koordinator Residen PBB di Myanmar mengatakan kepada Guardian bahwa distribusi bantuan ditangguhkan karena situasi keamanan dan larangan kunjungan lapangan oleh pemerintah yang membuat mereka tidak dapat mengirimkan bantuan.

Hal tersebut menggambarkan sikap pihak berwenang yang enggan memberikan izin bagi PBB untuk beroperasi.

“PBB berada dalam kontak dekat dengan pihak berwenang untuk memastikan bahwa operasi kemanusiaan dapat dilanjutkan sesegera mungkin,” katanya.

Alternatif yang saat ini dilakukan adalah mengirimkan bala bantuan melalui sisi lain dari Negara Bagian Rakhine.

Dalam bentuk kekerasan paling mematikan selama beberapa dekade terakhir di wilayah tersebut, militer dituduh melakukan kekejaman terhadap minoritas Muslim Rohingya yang teraniaya.

Puluhan ribu diantaranya telah meninggalkan desa-desa yang dibakar ke negara tetangga, Bangladesh.

Staff dari badan PBB terkait pengungsi (UNHCR), United Nations Population Fund (UNFPA), dan United Nations Children’s Fund (UNICEF), tidak bisa melakukan kerja lapangan di bagian utara Rakhine selama lebih dari satu pekan.

Pembatasan distribusi bantuan yang menyangkut penyelamatan masyrakat akan memberikan pengaruh terhadap mayoritas Buddha yang miskin serta Rohingya.

Program Pangan Dunia PBB (World Food Programme) mengatakan bahwa pihaknya juga harus menunda distribusi ke sisi lain negara bagian Rakhine sehingga berdampak pada seperempat juta orang tanpa akses terhadap bahan makanan.

16 organisasi bantuan non-pemerintahan, termasuk Oxfam dan Save the Children, juga mengeluhkan bahwa pemerintah Myanmar telah membatasi akses mereka menuju wilayah konflik.

Pierre Peron, juru bicara Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) di Myanmar, mengatakan organisasi kemanusiaan saat ini sangat prihatin dengan nasib ribuan orang yang terkena dampak kekerasan yang terus berlanjut.

Pengungsi yang telah sampai di Bangladesh selama sepekan terakhir menceritakan kisah-kisah mengerikan tentang pembantaian di desa-desa yang dikatakan digrebek dan dibakar oleh tentara. []

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Dunia Terkini Lainnya
Lebih dari ratusan orang luka-luka akibat protes di Palestina
Global - Minggu, 10 Desember 2017 - 13:11 WIB

Lebih dari ratusan orang luka-luka akibat protes di Palestina

Bulan Sabit Merah Palestina dalam pernyataan tertulisnya menyebutkan sekitar dua ratus lebih warga Palestina terluka dalam protes terbaru di ...
Israel Lancarkan Serangan Udara ke Gaza, Puluhan Luka-luka
Global - Sabtu, 9 Desember 2017 - 09:25 WIB

Israel Lancarkan Serangan Udara ke Gaza, Puluhan Luka-luka

Setelah keputusan Presiden AS, Donald Trump soal Yerusalem, hububgan Palestina dan Israel semakin buruk.Sejak Jumat (8/12/2017), Israel mulai menggempur Jalur ...
DK PBB Kritik Kecam Donald Trump Terkait Yerusalem
Global - Sabtu, 9 Desember 2017 - 09:04 WIB

DK PBB Kritik Kecam Donald Trump Terkait Yerusalem

Keputusan sepihak Presiden AS Donald Trump yang menjadikan Yerusalem sebagai Ibukota Israel mendapat kecaman dari PBB.Pasalnya, PBB selama ini mengupayakan ...
Al- Qaidah serukan pengikutnya berjihad terkait status Yerusalem
Global - Jumat, 8 Desember 2017 - 18:20 WIB

Al- Qaidah serukan pengikutnya berjihad terkait status Yerusalem

Keputusan Pesiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang berkeras menyatakan Kota Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel, mendapat kecaman bukan cuma organisasi ...
Lawan Keputusan Trump, Ini yang Dilakukan Pemerintah Indonesia
Global - Jumat, 8 Desember 2017 - 13:41 WIB

Lawan Keputusan Trump, Ini yang Dilakukan Pemerintah Indonesia

Gelombang protes terhadap keputusan Presiden AS Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai Ibukota Israel datang dari berbagai negara di dunia. ...
Eropa tolak pengakuan Trump soal status Yerusalem
Global - Jumat, 8 Desember 2017 - 13:33 WIB

Eropa tolak pengakuan Trump soal status Yerusalem

Pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump soal status kota Yerusalem sebagai ibu kota Israel ditentang banyak pihak. Para pemimpin negara ...