Kamis, 19 Oktober 2017 | 19.48 WIB
KiniNEWS>Dunia>Global>Indonesia Dorong Wujudkan Asia Tenggara Bebas Nuklir

Indonesia Dorong Wujudkan Asia Tenggara Bebas Nuklir

Reporter : M. Zaki | Sabtu, 5 Agustus 2017 - 12:19 WIB

IMG-4624

Mentri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dalam pertemuan Komisi SEANWFZ di Manila, Jumat (4/8). KiniNews/Kemenlu.

MANILA, kini.co.id – Bagi Indonesia, aksesi Protokol Traktat Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) oleh negara-negara pemilik senjata nuklir adalah suatu keharusan.

Hal itu disampaikan Mentri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi dalam pertemuan Komisi SEANWFZ di Manila, Jumat (4/8).

Retno menegaskan menegaskan bahwa setelah 22 tahun sejak Traktat SEANWFZ ditandatangani oleh 10 Negara anggota ASEAN untuk menjadikan kawasan ASEAN bebas senjata nuklir, belum ada negara pemilik senjata nuklir yang melakukan aksesi kepada Protokol Perjanjian tersebut.

“Aksesi Negara Negara pemilik senjata nuklir terhadap Protokol Traktat SEANWFZ sangat penting untuk memastikan efektivitas Traktat tersebut dan sekaligus memastikan 600 juta penduduk ASEAN terbebas dari ancaman senjata nuklir,” sebut Menlu Retno.

Dalam kaitan ini, Indonesia mendorong agar ASEAN meningkatkan engagement dengan kepada negara-negara pemilik senjata nuklir guna mengatasi hambatan untuk aksesi kepada protocol SEANWFZ oleh pemilik senjata nuklir.

Indonesia juga menyampaikan bahwa ASEAN telah memiliki matrix yang memuat berbagai posisi ASEAN dan kesulitan negara pemilik senjata nuklir untuk lakukan aksesi.

“Saya mengusulkan agar ASEAN dapat kembali tingkatkan intensitas komunikasi dengan Negara-negara pemiliki senjata nuklir untuk bahas langkah maju,” tuturnya.

Pertemuan Komisi SEANWFZ, yang mengawali rangakain pertemuan Menlu ASEAN ke-50, merupakan mekanisme tingkat Menlu untuk mengawasi implementasi Southeast Asian Nuclear Weapon-Free Zone (SEANWFZ) Treaty.

Dalam pertemuan juga menyepakati untuk memperpanjang Rencana Aksi SEANWFZ guna memperkuat implementasi Perjanjian tersebut yang berakhir tahun ini untuk periode lima tahun ke depan.[]

Editor: Rakisa

KOMENTAR ANDA
Berita Dunia Terkini Lainnya
2 TKI Terhukum Mati Diselamatkan Negara
Global - Sabtu, 14 Oktober 2017 - 14:37 WIB

2 TKI Terhukum Mati Diselamatkan Negara

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Muhammad Iqbal mengatakan pemerintah Indonesia telah berhasil membebaskan 1 WNI dari hukuman mati di ...
Protes Soal Rudal, Malaysia Stop Impor Barang dari Korut
Global - Sabtu, 14 Oktober 2017 - 09:53 WIB

Protes Soal Rudal, Malaysia Stop Impor Barang dari Korut

Setelah melarang warganya pergi ke Korea Utara, kini Malaysia mengambil langkah tegas dengan menghentikan semua impor barang dari Korut.Hal ini ...
Pesawat Tempur AS Terbang ke Semenanjung Korea
Global - Rabu, 11 Oktober 2017 - 13:01 WIB

Pesawat Tempur AS Terbang ke Semenanjung Korea

Setelah mengecam Korea Utara terkait percobaan rudal balistiknya, kini AS mulai menerbangkan 2 pesawat tempurnya di Semenanjung Korea.Pesawat bomber B-1B ...
Cuek dengan Sanksi PBB, Korut Bangga dengan Pembangunan Nuklir
Global - Senin, 9 Oktober 2017 - 09:42 WIB

Cuek dengan Sanksi PBB, Korut Bangga dengan Pembangunan Nuklir

Meski dihujat dunia dan diberikan sanksi ketat oleh PBB, Kim Jong Un tampaknya samasekali tak terpengaruh.Alih-alih meredakan aksi uji coba ...
Inggris Buru Anak Osama Bin Laden Dalam Keadaan Hidup Atau Mati
Global - Senin, 2 Oktober 2017 - 13:15 WIB

Inggris Buru Anak Osama Bin Laden Dalam Keadaan Hidup Atau Mati

Hamza Bin Laden, adalah anak bungsu dari Osama Bin Laden pemimpin teroris Al Qaeda yang kini diburu oleh pasukan khusus ...
PBB bantah terima petisi referendum Papua Barat
- Sabtu, 30 September 2017 - 12:53 WIB

PBB bantah terima petisi referendum Papua Barat

Komite Dekolonisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menolak laporan petisi rahasia yang menuntut referendum bebas untuk kemerdekaan di Papua Barat.Ketua Komite, Rafael ...