Jumat, 15 Desember 2017 | 23.10 WIB
KiniNEWS>Dunia>Peristiwa>Parlemen Kanada akan Akhiri Kewajiban High Heel untuk Karyawan

Parlemen Kanada akan Akhiri Kewajiban High Heel untuk Karyawan

Rabu, 15 Maret 2017 - 20:58 WIB

IMG-4466

Ilustrasi high heels. (ist)

kini.co.id – Anggota parlemen di Kanada sedang membahas undang-undang yang akan mengakhiri persyaratan penggunaan high heel untuk karyawan perempuan di tempat kerja.

Perdana Menteri provinsi barat British Columbia, Christy Clark menyebutkan akan mendukung pemimpin Green Party Andrew Weaver, untuk membuatnya ilegal bagi perusahaan menerapkan aturan itu.

Dia setuju sepenuhnya dengan ide tidak memaksa perempuan memakai sepatu hak di tempat kerja.

“Kami akan bergerak untuk mengakhiri ini,” ungkap dia, Rabu (15/3).

Pada halaman Facebooknya, Clark menulis, “Dalam beberapa tempat kerja di BC, perempuan masih diperlukan untuk memakai sepatu hak tinggi pada pekerjaan. Hal ini tidak hanya kuno, pada tahun 2017, itu tidak dapat diterima,”

Diketahui, Weaver pekan lalu tepat di Hari Perempuan Internasional telah mengusulkan RUU yang dirancang untuk, mencegah pengusaha dari pengaturan berbagai alas kaki, dan persyaratan lainnya berdasarkan jenis kelamin, ekspresi gender, atau identitas gender.

Editor: Armand

KOMENTAR ANDA
Berita Dunia Terkini Lainnya
Hindari Perang Korea, Sekjen PBB Minta Resolusi Dewan Kemanan Dilaksanakan
Global - Kamis, 14 Desember 2017 - 15:21 WIB

Hindari Perang Korea, Sekjen PBB Minta Resolusi Dewan Kemanan Dilaksanakan

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, mengatakan Korea Utara harus melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB.Hal ini untuk menghindari perang nuklir yang ...
Efek Intervensi Trump, Masyarakat Arab Saudi Ajak Boikot Restoran AS
Global - Kamis, 14 Desember 2017 - 15:01 WIB

Efek Intervensi Trump, Masyarakat Arab Saudi Ajak Boikot Restoran AS

Akibat keputusan Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibukota Israel, gelombang protes tak berhenti terjadi. Tidak terkecuali di media sosial.Bahkan di ...
Ada Konflik Rohingya, Penghargaan Pemimpin Myanmar Suu Kyi Dicabut
Global - Kamis, 14 Desember 2017 - 13:21 WIB

Ada Konflik Rohingya, Penghargaan Pemimpin Myanmar Suu Kyi Dicabut

Penindasannyang dilakukan militer Myanmar terhadap suku Rohingya di Rakhine membuat dunia marah. Terlebih sebelumnya pemimpin negara itu mendapatkan penghargaan terkait ...
Erdogan kecam langkah AS soal Yerusalem di Pertemuan OKI
Global - Rabu, 13 Desember 2017 - 23:58 WIB

Erdogan kecam langkah AS soal Yerusalem di Pertemuan OKI

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengajak semua negara yang mengikuti hukum internasional untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Palestina “yang ...
KTT OKI sepakati deklarasi Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina
Global - Rabu, 13 Desember 2017 - 23:49 WIB

KTT OKI sepakati deklarasi Yerusalem Timur sebagai Ibu Kota Palestina

Pemimpin dari 57 negara Muslim yang hadir pada KTT Luar Biasa OKI di Istanbul, pada hari ini (13/12), menyerukan dunia ...
Lebih dari ratusan orang luka-luka akibat protes di Palestina
Global - Minggu, 10 Desember 2017 - 13:11 WIB

Lebih dari ratusan orang luka-luka akibat protes di Palestina

Bulan Sabit Merah Palestina dalam pernyataan tertulisnya menyebutkan sekitar dua ratus lebih warga Palestina terluka dalam protes terbaru di ...